Tahuna, Poros Indonesia
Sikap Plh Sekretaris Daerah Melanton Herry Wolf,SE ME yang menolak pengajuan permintaan nomor surat Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong, SE, ke Dewan Perwakilan Rakyat Sangihe ( DPRD ), terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pengawasan selaku Wakil Bupati, di pertanyakan alasanya oleh banyak pihak.

Selain membuat orang nomor 2 di Sangihe ini geram, dan terheran heran insiden ini pun mengundang polemik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Akibatnya, kegiatan pengawasan melekat ( WASKAT ) dengan melibatkan mitra kerja pemerintah daerah yakni pihak DPRD Sangihe, teracam batal dilaksanakan.

Padahal, gelaran kegiatan ini terselenggara sebagai respon menyusul mencuatnya berbagai permasalahan dan keluhan yang selama ini disuarakan oleh masyarakat.

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong, SE, di sambangi di rumah dinas Wabup menuturkan kepada media ini bahwa apa yang dilakukan olehnya, selain memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi ( TUPOKSI ) wabup , hal ini juga dalam upaya merespon berbagai dan persoalan keluhan yang ada dan berkembang dimasyarakat.

“Sesuai dengan amanat undang – undang No. 9 yang mengatur tentang TUPOKSI pengawasan saya selaku Wakil Bupati, harus saya laksanakan terkait dengan banyak laporan tentang banyaknya keluhan dan permasalahan yang ada dimasyarakat, baik menyangkut pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDES ) 2019, apalagi mengenai dana – dana bantuan pemerintah yang sampe sekarang masih menjadi polemik ditengah warga. ” kata Hontong.

( Photo : Wapub Sangihe )

Ia menuturkan menyurat ke DPRD Sangihe, supaya tercipta sinergitas dalam hal pengawasan antara Eksekutif dan legiaktif, antara pemerintah daerah dan pihak DPRD, mengingat TUPOKSI saya selaku Wakil Bupati dan DPRD, sama – sama menjalankan fungsi pengawasan.

BACA JUGA :  Bentengi Masa Depan Papua, Satgas Yonif MR 411 Ajak Bijak Bermedsos

” Tapi sangat di sayangkan permintaan nomor surat saya oleh Pak SEKDA, ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal, karena Pak Bupati sedang berada ditempat. ” ulas Wabup akrab di panggil Papa Embo

Menanggapi hal ini, Plh. Sekda Kepulauan Sangihe, Melanton Herry Wolf, SE ME dikonfirmasi, membenarkan perihal insiden penolakan permintaan nomor surat Wabup oleh dirinya.

“. Memang benar waktu lalu, Pak Wabup membuat surat ke DPRD terkait fungsi pengawasannya dan menyangkut permintaan nomor surat tersebut memang tidak kami layani dan saya sampaikan ke beliau sesuai undang – undang 23, pasal 66, mengatur antara tugas dan kewenangan, ada etika atau batasan – batasan dan terkait dengan administrasi persuratan sesuai tata naskah dinas dimana batas surat – menyurat yang bisa dilakukan adalah terkait dengan kewenangan yang teremban. ” urai Wolf dengan sistematis.

Dalam tata naskah dinas Wolf men jelaskan Bupati dengan segala kewenangan yang dimilikinya dan Wakil Bupati dengan batasan – batasan terkait dengan nama, jabatan dan kapasitas selaku Wabup serta surat khan atas nama Bupati dan konsep ini pun berlaku sama terhadap kami di sekretariat daerah, atas nama Bupati. Dan pada saat yang punya kewenangan itu berada ditempat, secara otomatis, yang lain tidak bisa.

( photo: Ketua LP- KPK Sangihe )

Menyoroti insiden ini, Ketua LP – KPK Sangihe, Johan Edler Lukas, A.ma.Te, menyayangkan jika insiden penolakan ini benar terjadi.

” Saya selaku LSM, mempertanyakan jika sikap pak Sekda seperti itu, dengan menolak permintaan nomor surat Pak Wakil Bupati, ada apa ini sebenarnya ?
masakan seorang Wakil Bupati yang akan melaksanakan TUPOKSI Beliau untuk pengawasan internal, harus meminta ijin dulu.

BACA JUGA :  Ditengah Pandemi Covid-19, Prajurit Lanal Banten Pelihara Kemampuan Tempur

Mestinya Kalau sudah TUPOKSI kan seharusnya, justru wajib dijalankan dan hasilnya nanti tinggal dilaporkan ke Pak Bupati. ” cetus Johan.

Kata Lukas mungkin memang benar menurut desas – desus yang saya dengar, ada indikasi ketidakcocokan antara kedua pucuk pimpinan ini, tapi sebenarnya, persoalannya disini simple jika saja semua pihak, mau bertindak profesional dan berjiwa sportif. ” tegasnya

” terlepas jika ada persoalan ataupun perseteruan antara Pak Bupati dan Wakil Bupati, itu hak mereka, tapi sistem birokrasi dan roda pemerintahan harus tetap berjalan. Jika tidak, ujung-ujungnya, masyarakatlah yang akan menjadi korban, kebutuhan dan kepentingan rakyat akan tidak terlayani sebagaimana mestinya. Dan dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi dengan perjuangan dan kegigihan Pak WABUP dalam menjamin terlaksananya proses pemerintahan lewat fungsi pengawasan Beliau. ” tambah Johan dengan tegas namun santun.

Terpisah komentar senada dengan LSM di utarakan tokoh masyarakat, Pdt. Jacob Atohema Medea, M.Th, M.Pd.K.

Menurutnya mestinya hal ini jangan sampai terjadi dan ini sudah kesalahan fatal, Ini bukti bahwa tidak adanya kerjasama yang baik dan sikap yang tidak menghargai posisi Pak Wakil Bupati.

” Karena selain kapasitasnya sebagai Wakil Bupati yang sedang menjalankan tugas kedinasan, itu juga sudah menjadi TUPOKSI Beliau dalam bidang tugas pengawasan. ” ujar Medea sosok yang sangat getol dengan masalah sosial.

Kata Medea menurut info sudah tidak kecocokan, seharusnya SEKDA arif untuk memfasilitasi dan menjembatani persoalan itu dengan menjelaskan secara objektif ke Pak Bupati bahwa apa yang Pak Wakil laksanakan adalah memang sudah sesuai TUPOKSI Wakil Bupati, bukan malah bersikap seakan – akan memihak kepada salah satu.

BACA JUGA :  Wali Kota Singkawang Gelar Acara Open House Imlek 2020 di Rumah Dinas

” Sekda harus berkaca pada SEKDA – SEKDA sebelum dia yaitu , Pak Makagansa dan Pak Roring, dan jangan lupa, SEKDA itu tidak lebih tinggi dari Wakil Bupati. ” cetus Medea. ( charles )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here