Poros Indoesia, Jakarta – Persoalan Ijazah Palsu, Kesatuan Mahasiswa Pemantau Pemilu (KMPP) siang tadi (11/09/2020), pukul 10:00 – 12:00 WIB. Melakukan aksi demo di depan Kantor KPU dan Bawaslu RI, meminta agar beri sanksi tegas terhadap Penyelengara Pemilihan Umum, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Aksi demo yang di gelar di depan KPU dan Bawalu RI itu menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dengan kinerja otoritas serta kewenangan Penyelengara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten, karena hal ini telah mencederai Demokrasi di Indonesia.

Adapun kontestasi politik elektoral di Kab. Halmahera Selatan (Halsel) memasuki babak baru setelah sebelumnya pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Usman Sidik dan Bassam Kasuba dinyatakan memenuhi syarat pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Halsel.

Kalau diamati lebih saksama, sebenarnya pernyataan KPU tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan penting, yakni apakah ijazah SMA milik Usman Sidik yang diduga palsu dengan hendak dibiarkan begitu saja tanpa ada proses penyelidikan dan penindakan untuk diberikan sanksi.

Setiap warga negara pastinya mempunyai keinginan agar kontestasi pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat berjalan dengan adil, jujur dan transparan. Konsekuensi logis dari keinginan itu bagi pihak penyelenggara adalah memberikan sanksi kepada siapa pun calon kontestan yang ditengarai mempunyai masalah. Karenanya suda sepantasnya persoalan dugaan pemalsuan ijazah milik Usman Sidik harus diproses sebagaimana mestinya sekaligus diberikan sanksi atas perbuatannya yang tercela.

Dalam proses verifikasi berkas pencalonan pihak penyelenggara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang harus menampakkan netralitas dan Imparsialitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak diinginkan. Namun sialnya hal itu masih jauh panggang dari api. KPU Kab. Halsel telah melakukan kesalah fatalistic dengan
mendatangi pihak-pihak yang tidak punya otoritas untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keabsahan ijazah Usman Sidik.

BACA JUGA :  Pangdam Cenderawasih: Dengan Menanam Pohon Wujudkan Budaya Masyarakat Yang Cinta Akan Linkungan

Langkah KPU Kab. Halsel mendatangi mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah Kota Ternate yang sebelumnya telah di pecat lantaran turut memberikan keterangan yang nir-bukti
adalah wujud keberpihakan KPU Kab. Halsel terhadap kandidat tertentu. Dengan demikian netralitas mereka gugur dengan sendirinya. Untuk itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mengambil tindakan sehubungan dengan pemberian sanksi tegas berupa diskualifikasi Usman Sidik sebagai kandidat calon Bupati. Bila ini dibiarkan maka Pilkada Halsel 2020 akan menjadi
kontestasi kriminal yang mana kandidat bermasalah dibiarkan berkontestasi tanpa ada sanksi satu pun.

Di samping permasalahan tersebut, ada pula permasalahan lainnya yang berpotensi mencederai Pilkada Halsel 2020, yakni responsivitas dan netralitas Bawaslu Kab. Halmahera Selatan. Tim hukum sala satu bakal pasangan calon (Bapaslon) telah melayangkan surat gugatan pada pihak
Bawaslu setempat. Walaupun gugatan tersebut telah diterima otoritas terkait, namun cenderung lamban untuk ditindak lanjuti.

Alih-alih Bawaslu Kab. Halsel responsif menindaklanjuti aduan tersebut. Justru yang terjadi baru-baru ini adalah ketua Bawaslu Kab. Halsel mengambil tindakan yang tampak melampaui kewenangannya dengan mendatangi kantor PKPI Kab. Halsel untuk melakukan verifikasi. Dan sialnya, kedatangan mereka rupanya bukan untuk tujuan verifikasi namun lebih kepada ingin
memuaskan ambisi politisinya. Keengganan dari Bawaslu Kab. Halsel untuk mendengarkan keterangan dari pihak PKPI adalah wujud dari sikap anti-dialog. Sungguh ini merupakan sikap yang inkompatibel dengan prinsip demokrasi yang secara esensial menghendaki adanya dialog
komunikatif demi kemungkinan lahirnya pandangan alternatif.

Koordinator aksi Bimantika didepan kantor KPU dan Bawaslu RI saat berorasi meminta KPU RI “untuk menyampaikan kepada KPUD Halmahera Selatan agar menerima pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Bahrain Kasuba-Muchlis Sangadji yang ditolak, kerena kami menilai terindikasi KPUD Halmahera Selatan mendapatkan tekanan dari calon lain, serta KPU RI agar memberikan surat peringatan dan sanksi tegas terhadap KPU Halsel supaya tidak mengulangi perbuatan yang sewenang-wenang terhadap para kontestan Pilkada” imbuhnya

BACA JUGA :  Gadai Peduli Untuk Warga Bogor dan Depok

Bima juga meminta kepada KPU RI segera menginstruksikan dengan tegas “kepada seluruh bawahannya, utamanya ketua KPU Kab. Halsel, agar lebih mengedepankan cara-cara dialogis sebelum mengambil keputusan penting dalam sebuah persoalan yang dia anggap suatu masalah yang merugikan orang lain, serta menghimbau seluruh bawahannya, supaya menampakkan netralitas dan Imparsialitas didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat Daerah” pintahnya

Sambung dia KPU RI segera mungkin “melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja-kinerja para anggota bawahannya yang ada di KPU Halsel yang telah terindikasi karena mendapat intervensi dari salah satu pasangan calon yang ikut berkompetisi di Pilkada Halsel, maka menurut kami tidak ada lagi yang bisa di pertahankan karena terbukti secara nyata telah melanggar kode etik dari pada institusi penyelenggara pemilihan umum sehingga KPU RI tidak ada rasa pamrih maka segera memecat ketua KPU Kab. Halsel kerena menunjukkan sikap partisan dengan mengekspos keberpihakannya kepada sala satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan” ungkap dia

Selang yang sama orator aksi di depan kantor Bawaslu RI juga mendesak kepada Bawaslu RI “untuk meminta Bawaslu Kab. Halsel melakukan diskualifikasi pasangan calon Usman Sidik dan Bassam Kasuba karena ijazah yang digunakan sebagai persyaratan diduga ilegal alias palsu, serta Bawaslu RI segera mengintrupsikan ke Bawaslu Kab. Halsel supaya menindaklanjuti berkas gugatan dari tim hukum Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji yang telah diterima pihak Bawaslu Kab. Halsel pada 8 September 2020” pintahnya

Dia juga meminta dengan hormat kepada Bawaslu RI segera “melakukan investigasi karena dugaan adanya kesengajaan yang dilakukan KPUD Kab. Halmahera Selatan yang telah menolak berkas pendaftaran pasangan Bahrain Kasuba-Muchlis Sangadji dan adanya dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Usman Sidik, serta mengevaluasi menyeluruh atas kinerja-kinerja para bawahannya di Bawaslu Kab. Halsel supaya lebih menampakkan netralitas dan Imparsialitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada” ungkapnya

BACA JUGA :  Pasar Pagi Kota Pangkalpinang Bakal di Revitalisasi 

Sambung dia “untuk itu Bawaslu RI sesepatnya memberi instruksi yang tegas kepada seluruh bawahannya, utamanya Bawaslu Kab. Halsel, agar lebih mengedepankan cara-cara dialogis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dengan ini kami meminta kepada Bawaslu RI untuk segera menginvestigasi dan memecat Bawaslu Kab. Halsel yang terindikasi mendukung salah satu paslon dengan mendatangi sebuah kantor partai politik di Jakarta, karena menurut kami Bawaslu Halmahera Selatan telah melanggar kode etik atas tugas dan tanggung jawab atas amanat yang di berikan” tutup dia.  (Jf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here