Poros Indonesia, Bengkayang Kalbar – ┬áSidang kedua presiden front pembela Dayak Petrus SA SH Cs di pengadilan negeri Bengkayang.

Dalam konferensi pers kuasa hukum Petrus SA SH Cs yakni Dwi Joko Prihanto, SH.MH, CIL, Zakaria SH, Andrias Tuto SH, Paulinus Anen SH dan Onesiforus SH menguraikan eksepsi setebal 10 lembar atas dakwaan yang telah di bacakan oleh JPU di persidangan pertama minggu yang lalu, tentu kami tim kuasa hukum sudah mempersiapkan untuk membacakan nota keberatan atau eksepsi di persidangan, kami berharap dalam penyampaian eksepsi atau nota keberatan ini bisa menjadi penilaian hakim, dan majelis hakim dapat mengabulkan eksepsi kami. Alasannya karena sebetulnya kasus ini adalah perdata namun dipaksakan untuk masuk rana pidana.

Zakaria SH dalam keterangan pers dengan tegas mengatakan ini dimulai dari perjanjian awal jual beli harta benda, jadi kasus ini adalah murni perdata dan kami metakini majelis hakim pasti mengabulkan nota keberatan kami, sebab kasus ini kami nilai prematur, kita berharap semoga hakim dapat mengabulkan eksepsi ini nanti dalam putusan sela.

Lanjut Joko dalam pembacaan eksepsi atau nota keberatan ada beberapa point sebagai dasar atau alasan yang mendasar bahwa JPU keliru dalam dakwaannya kepada klien kami Petrus SA SH Cs diantaranya :
1. Tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata.

2. Bahwa dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 378 KUHP jo psl 55 ayat (1) ke KUHP atau pasal 372 KUHP jo psl 55 ayat (1) ke KUHP dinilai prematur
3. Bahwa peristiwa hukum tersebut berawal dari terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton selaku direksi PSA untuk bertemu di hotel lala golden Bengkayang, dalam pertemuan itu dibahas mengenai pengembangan PT PSA (plasma sawit andalan), dalam pertemuan itu Anton mengatakan sejak dipercayakan sdr. Roni SE dan Sdr. Halim selama kurang lebih 2 tahun tidak ada kemajuan pengembangan alias jalan di tempat.
4. Sdr. Anton meminta terdakwa bergabung lagi dengan PT. PSA untuk tangani divisi pengembangan lahan, namun terdakwa mengatakan tidaklah mudah untuk mendapatkan lahan baru. Namun Sdr. Anton percayakan kepada terdakwa membantu untuk meloby tanah-tanah warga yang ada disekitar perusahaan untuk dibeli lepas dan dijadikan inti. dan untuk plasma nanti dibuat kemudian hari.
5. bahwa dalam pertemuan sdr. Anton menanyakan kepada terdakwa berapa harga untuk setiap hektar lahan, sdr. Petrus SA SH mengatakan jika warga mau menjualnya itu perhektar, untuk lahan tampasan sekitar Rp. 12.000.000,-15.000.000, jt, untuk kebun karet Rp. 15.000.000,-20.000.000, dan untuk kebun sawit Rp. 25.000.000,-50.000.000,- juta. setelah Sdr. Anton mendengar dari terdakwa mengatakan tidak ada masalah tapi ambil harga terendah, sdr. petrus menyanggupi tawaran yang disampaikan oleh sdr. Anton
6. bahwa sejak dibebaskannya lahan seluas 42,3 hektar sampai bulan Mei 2019 tidak ada keberatan/protes dari warga, ketua dusun, dewan adat, pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah. dan lahan seluas 42,3 hektar diperoleh dari sdr. Indik, Sugito dan Akai dengan keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 465.300.000,- semua pembayaran disaksikan oleh pihak perusahaan PT. PSA, kepala desa belimbing dan ketua adat serta bukti kwitansi bermeterai 6000. setelah ditanami sawit oleh PT. PSA lahan seluas 42,3 hektar barulah warga desa seren selimbau mengatakan bahwa itu lahan adat/ulayat desa mereka, pada hal sejak PT PSA melakukan tebang tebas sampai penanaman sawit di lahan seluas 42,3 hektar tidak pernah ada keberatan/protes dari warga adat dudun jelatok desa seren selimbau dan tidak benar dalam dakwaan JPU mengatakan bahwa saat PT.PSA melakukan pembersihan lahan tiba-tiba warga desa seren selimbau datang dan memprotes PT. PSA.
7. Bahwa dalam perjanjian lisan antara sdr. Anton (direksi) dan terdakwa (Petrus SA SH) dijanjikan fee perhektar sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan terdakwa ditahan tidak pernah diberikan kepada terdakwa.
8. bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tidak pidana melainkan perkara perdata, jadi harus diselesaikan secara perdata.
9. Bahwa JPU telah keliru dalam merumuskan dakwaan tindak pidana terhadap terdakwa karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan sdr. Anton menyerahkan sesuatu uang kepadanya. sehingga dalam nota keberatan ini kuasa hukum Joko dengan tegas menolak dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya, dan joko juga menilai kasus yang menimpa kliennya adalah bukan tindak pidana melainkan ini konspirasi dan korporasi alias “Pesanan” (yang penting petrus di penjara). Sidang akan digelar lagi pada hari senin mendatang, ucapnya.

BACA JUGA :  Walikota PGK lakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan ponpes Nahdhotul Muhibbin

Biro Kalbar (Jf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here