Poros Indonesia. Bengkayang – Perkara Petrus SA SH Cs kembali di gelar di pengadilan Negeri Bengkayang, kali ini JPU menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan.

Dalam persidangan ini JPU menghadirkan 5 orang saksi diantara dua saksi yakni Kepala Desa Seren Selimbau kecamatan Lumar Alambertus dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Esidorus. juga merupakan Wakil Ketua Anggota Dewan.

Setelah Ketua Hakim Doni Silalahi SH membuka sidang dan mempersilahkan kedua saksi diberi sumpah atau janji langsung mempersilahkan JPU untuk bertanya kepada kedua saksi. JPU meminta agar kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan menjelaskan kehadiran mereka di persidangan, ketua DAD kecamatan Lumar Esidorus menjelaskan bahwa kehadiran saya dipersidangan ini adalah sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan perusahaan PT. PSA kepada Polres Bengkayang tentang perkara penipuan dan penggelapan diduga Petrus bersama kawan-kawan menipu perusahaan sehingga perusahaan PT. PSA merasa dirugikan. saya (Esidorus) selaku ketua DAD kecamatan Lumar setelah menerima surat dari Kepala Desa Seren Selimbau untuk meminta agar dewan adat bisa memfasilitasi dan mempertemukan antara suadara Petrus SA SH dengan kawan – kawan dengan masyarakat dusun jelatuk dan perusahaan agar diselesaikan permasalahan lahan seluas 42,3 hektar ini secara kekeluargaan, maka saya mengundang juga toko-toko masyarakat, kepala dusun, kapolsek, babinsa, dan camat supaya permasalahan ini bisa selesai dengan baik dan tidak perlu dibawah kerana hukum, namun setelah diadakan beberapa kali pertemuan ternyata mengalami jalan buntuh.

 

Masih Esidorus, menjelaskan ketika ditanya soal status lahan seluas 42,3 hektar apakah tanah Negara atau tanah Adat/Ulayat atau tanah Warisan Nenek moyang turun temurun dan dan apakah lahan seluas 42,3 hektar masuk dalam Ijin Prinsip Lokasi Pengelolaan Lahan Perusahaan PT. PSA, Esidorus menjawab bahwa lahan seluas 42,3 hektar itu adalah tanah adat masyarakat desa seren selimbau dan tidak menjelaskan secara terperinci seperti apa, dan mengakui bahwa lahan seluas 42,3 hektar masuk dalam Ijin Prinsip Lokasi Pengelolaan Lahan PT. PSA yang telah diatur dalam Keputusan Bupati no. 02 tahun 2007. Izin lokasi tersebut seluas 4000 hektar yang terletak didesa Belimbing dan desa tiga berkat.

BACA JUGA :  Kapolres Jakbar KombesPol Hengki Haryadi Tinjau Lokasi Banjir

Wartawan Poros Indonesia mewawancara usai persidangan Esidorus menjelaskan bahwa selaku pengurus DAD saya sangat menginginkan agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu sampai ke rana hukum, ketika ditanya jika ini benar tanah adat/Ulayat kenapa masyarakat dusun jelatok yang melapor ke polisi tapi malah perusahaan PT. PSA yang melapor, kan tidak nyambung dibilang tanah adat tapi perusahaan yang lapor,beliau tidak menjawab hanya mengatakan bahwa itu bukan tupoksi saya. ketika wartawan mempertanyakan izin prinsip lokasi, HGU dan IPK dan Amdal perusahaan PT. PSA, bahwa izin prinsip sudah mati sejak tahun 2017 dan tidak memiliki HGU, IPK dan Amdal, sejauh mana fungsi pengawasan sebagai wakil ketua DPRD, beliau mengatakan bahwa saya baru tau perusahaan PT PSA sudah mati izin prinsip sejak tahun 2017 dan tidak memiliki izin HGU, IPK dan Amdal nantinya saya bawah ke rapat internal kami, untuk meminta pemerintah segera mengecek semua perizinan perusahaan di Bengkayang ini jika benar perusahaan atau investasi bermain-main dan tidak mengikuti regulasi yang sudah pemerintah atur akan diberi sanksi jika pelanggaran berat kita cabut semua izin dan kita tutup, tidak ada yang susah kan. ucapnya.

Saksi Kepala Desa Alambertus seren selimbau menjelaskan di depan pengadilan bahwa setelah mendengar informasi dari kepala dusun bahwa ada aktivitas perusahaan dilahan tampasan nenek moyang zaman dahulu, saya menyurati pihak perusahaan untuk menjelaskan kenapa lahan nenek moyang kami digarap tanpa ada perberitahuan kepada kami pemerintah desa seren selimbau. ketika saksi kepala desa ditanya lahan seluas 42,3 hektar itu tanah negara atau tanah adat atau tanah warisan nenek moyang, dan apakah lahan seluas 42,3 hektar masuk dalam Izin Prinsip Lokasi Pengelolaan Lahan perusahaan PT. PSA yang telah diatur di dalam Surat Keputusan Bupati nomor 02 tahun 2007. Izin Lokasi tersebut seluas 4000 hektar yang terletak di desa belimbing dan desa tiga berkat.

BACA JUGA :  Berkunjung Ke Wajo Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah di suguhi Burasa dan Nasu Palekko

Usai persidangan wartawan Poros Indonesia mewawancara kepala desa seren selimbau seputar status lahan seluas 42,3 hektar itu tanah adat atau tanah negara atau tanah warisan namun kades seren selimbau menjelaskan bahwa lahan seluas 42,3 hektar itu adalah tanah warisan dari nenek moyang kami, dan mengakui bahwa lahan seluas 42,3 hektar masuk dalam Izin Prinsip Lokasi Pengembangan Lahan PT. PSA yang telah disahkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 02 tahun 2007. Izin lokasi tersebut seluas 4000 hektar terletak di desa belimbing dan desa tiga berkat. sambungnya, dia mengatakan bahwa kami masyarakat desa seren selimbau tidak mempermasalahkan dengan Petrus SA SH Cs, kami menginginkan permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun pihak perusahaan sudah melaporkan ke polisi jadi kami hanya menjadi saksi saja, tuturnya.

eterangan saksi Kepala Desa seren selimbau Alambetus dan saksi Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Esidorus, keterangan nya di persidangan saling kontradiksi dimana, Kades mengatakan bahwa lahan seluas 42,3 hektar itu adalah tanah warisan nenek moyang sedangkan Ketua DAD Esidorus mengatakan lahan tersebut adalah tanah adat/Ulayat, keduanya mengakui bahwa lahan itu masuk dalam izin lokasi PT PSA sesuai dengan surat keputusan Bupati nomor 02 tahun 2007, yang terletak di desa belimbing dan desa tiga berkat.

Dari semua keterangan saksi yang di hadirkan JPU dalam persidangan tidak memiliki dokumen atau surat-surat tanah, hanya mengaku-ngaku dan jika di tanya selalu mengatakan “katanya”.

Sedangkan kedua saksi Roni dan Sunaryo memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya bahwa kami disuruh oleh pimpinan untuk membuat laporan ke polisi karena merasa pihak perusahaan di rugikan karena lahan seluas 42,3 hektar hingga saat ini perusahaan belum kuasai, namun disisi lain mereka berdua mengakui bahwa lahan seluas 42,3 hektar pihak perusahaan sudah membersihkan dan telah menanam sawit semuanya. bahkan mengakui lahan seluas 42,3 hektar masuk wilayah desa belimbing dan desa tiga berkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor 02 tahun 2007, ucapnya.

BACA JUGA :  Kementan Siapkan Pupuk Subsidi sebanyak 9 Juta Ton Pertahun

Sementara itu kuasa hukum Petrus SA SH Cs Dwi Joko Prihanto SH, MH, CIL dan Jakaria SH bermohon kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakim adalah wakil Allah dalam persidangan yang mulai ini agar Anton harus dihadirkan dalam persidangan berikut nya, untuk menggali nilai kebenaran mendapatkan keadilan dalam persidangan ini. karena semua saksi yang dihadirkan oleh JPU keterangan nya selalu “katanya”. Antonlah menyuruh Roni dan Sunaryo membuat laporan ke polisi dengan alasan perusahaan telah dirugikan dan Antonlah memberikan surat kuasa kepada Roni, sehingga dalam hal ini Antonalah merupakan aktor dalam perkara ini untuk bisa membuktikan apakah benar terdakwa Petrus SA SH yang menawarkan lahan seluas 42,3 hektar atau Antonlah yang menghubungi terdakwa petrus untuk bahas soal pengembangan lahan di perusahaan PT PSA baru memperoleh lahan seluas 42,3 hektar. tuturnya.

Sidang sempat di skor oleh Majelis Hakim karena ada gangguan alat komunikasi, Majelis Hakim juga meminta agar pengunjung persidangan bisa tertib mengikuti persidangan, karena kalau tidak tertib itu bisa mengganggu konsentrasi Hakim, JPU dan Kuasa Hukum untuk menggali keterangan saksi-saksi agar terungkap fakta dipersidangan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa kepada pengunjung bahwa para terdakwa belum tentu bersalah jika nanti dinyatakan tidak bersalah akan kita bebaskan jadi mohonlah tertib dan mematuhi protokol kesehatan, tuturnya.

Biro Kalbar (Jf).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here