Poros Indonesia, Singkawang Kalbar (Senin 12/04/2021). Audensi forum wartawan dan LSM Singkawang diterima komisi I DPRD kota Singkawang diruang utama.

Dalam pertemuan audensi itu, Jefry D Tanamal SH selaku sekretaris memperkenalkan pengurus forum wartawan dan LSM Singkawang kepada komisi I DPRD kota Singkawang.

Kemudian komisi I DPRD Kota Singkawang membuka audensi dengan memberikan waktu untuk memaparkan maksud dan tujuan kedatangan forum wartawan dan LSM Singkawang, sehingga komisi I bisa menampung dan akan meneruskan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas diparipurna.

Usulan pertama disampaikan oleh sekretaris forum wartawan dan LSM Singkawang Jefry D Tanamal SH, dalam penyampaiannya meminta komisi I dapat mengusulkan permasalahan media di kota Singkawang dinilai tebang pilih oleh pemerintah kota Singkawang, pasalnya di Singkawang ada media yang dipakai dan diperhatikan sementara media yang lain tidak diperhatikan.

Menurut Jefry agar pemerintah kota Singkawang dapat mensejajarkan peranan media di kota ini dengan pengertian pemerintah harus adil dalam melakukan pembinaan dan peliputan agenda atau kegiatan pemerintahan, jangan hanya beberapa media saja yang diundang atau meliputi kegiatan pemerintah. sementar media yang lain diabaikan. Kami kesini untuk memohon agar komisi I dapat membantu mengusulkan kepada pemerintah agar semua media diakomodir dalam peliputan kegiatan atau agenda pemerintah. Dan jika ada dana belanja koran bisa diatur dengan baik dan adil sehingga semua media bisa dapat, ucapnya.

Sementara dari lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan (LP-KPK) Indra Joni mengusulkan kepada komisi I DPRD kota Singkawang agar pemerintah/walikota Singkawang Tjhai Cui Mie SH.MH harus adil dalam menyikapi media dan LSM di kota ini, Joni menambahkan walikota tidak boleh tebang pilih dalam pembinaan, jangan hanya beberapa media yang dipakai dan diperhatikan sementara meda lain diabaikan. Semua media keluar dari ambrio yang sama yaitu dari Undang-Undang, untuk itu media yang memenuhi syarat dan kriteria wajib hukumnya harus mendapat pembinaan dari pemerintah, tegasnya.

BACA JUGA :  Dari Babel, Pemerintah Indonesia Bagikan Paket Internet Gratis Bagi Siswa SMA/SMK

Dari media metro7 Hamdani menyampaikan keluh kesahnya kepada komisi I bahwa medianya sudah beberapa kali melayangkan surat permohonan kerjasama peliputan kepada walikota namun tidak pernah dibalas alias tidak ada respon sama sekali. Sehingga dinilai walikota Singkawang tidak adil dalam melakukan pembinaan kepada media. Hamdani menyayangkan sikap walikota yang tidak merespon permohonan kerja sama peliputan. Menurutnya hingga saat ini hanya 7 media saja yang diperhatikan walikota, tuturnya.

Komisi I DPRD Dido Sanjaya menanggapi masukan atau usulan dari forum wartawan dan LSM Singkawang terkait dengan point-point yang telah disampaikan diruangan ini, komisi I menerima dan akan mengusulkan kepada pimpinan untuk dilanjutkan kepada pemerintah/walikota serta mengusulkan agar bisa dibahas di paripurna, ucapnya.

Dido Sanjaya berjanji akan membantu menjembatani permasalahan yang diusulkan oleh forum wartawan dan LSM Singkawang ini, sehingga kedepannya semua media akan diinventarisir, sebenarnya ada berapa banyak media di kota Singkawang sehingga bisa diatur dan ditata dengan baik, supaya tidak ada lagi permasalahan seperti ini terjadi, tuturnya.

Biro Singkawang (Jf).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here