Poros Indonesia, Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang —   Kasus yang dilaporkan oleh Andi Rumansyah SH mewakili pihak perusahaan PT. Patiware tertanggal 24 desember 2020 ke Polres Bengkayang dengan nomor Sp. Lidij/237/XII/2020/Reskrim tanggal 01 Desember 2020, banyak kalangan mempertanyakan substansi laporan tersebut.

Menurut Kades Goa Boma Amdan SP.d lewat wawancara di kantor desa menjelaskan, bahwa kejadian atau kronogis nya terjadi pada hari Selasa 17 Nopember 2020, ada warganya datang ke rumah menyampaikan bahwa ada 1 unit alat berat jenis exavator melakukan kegiatan di SPT wilayah Goa Boma, kemudian di esok hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, ketua adat yang bernama J. Bakar bersama satu orang warganya Yosep melaporkan aktivitas tersebut kepadanya lewat telepon seluler, bahwa ada aktivitas 1 unit exavator di daerah SPT wilayah Goa Boma, sehingga Kades menyuruh mereka berdua untuk mengecek kebenaran aktivitas itu.

Setelah mereka berdua sampai dilokasi sekitar pukul 12 siang, yang mana pada saat itu operator exavator bersama tiga rekannya sedang istrahat makan siang, dan exavator dalam kondisi mati mesin, lalu ketua adat J. Bakar menanyakan seputar aktivitas mereka di wilaya desa Goa Boma, ooerator exavator dan tiga temannya hanya menjawab bahwa kami tidak tahu, karena hanya melaksanakan perintah. Karena ketua adat menganggap operator tidak bisa menjawab pertanyaan, Ketua adat meminta agar pekerjaan dihentikan sementara, dan meminta kunci exavator. Operator exavator meminta kalau boleh alat berat ini saya pindahkan ditempat amandulu baru ambil kuncinya. Ketua adat berpesan bahwa kunci alat berat ini akan di titip di kantor desa, katanya.

Kades Amdan merasa heran dan tidak habis pikir atas nasib yang menimpanya, saya yang secara prosedur malakukan penitipan kunci dari ketua adat, tapi justru saya yang diincarnya untuk ditersangkakan, bahkan dituduh sebagai otak intelektualnya menggerakan warga.

BACA JUGA :  Pemukulan Jukir di Pasar Beringin Oleh Oknum Pedagang

Ketua ada J. Bakar bersama Bpk. Yosep tiba di kantor desa Goa Boma sekitar pukul 15 sore dan menitipkan kunci exavator di kantor desa, yang diterima langsung Kades Amdan, Kades Amdan membuat surat penitipan kunci exavator dan ditanda tangani mereka berdua. Sementara malam itu juga pihak perusahan sudah mengambil exavator dari lokasi SPT menggunakan kunci desereve/ cadangan.

Kamis tanggal 19 Nopember 2020, kedatangan beberapa orang dari pihak perusahaan PT. Patiware ke kantor desa untuk mengambil kunci exavator, Kades Amdani tidak memberikan kunci tersebut dengan alasan pertama, ketua adat dan bpk. Yosep  selaku penitip tidak ada ditempat. Kedua, Kades Amdan takut jika memberikan kunci warga mencurigainya telah menerima apa-apa dari pihak perusahaan. Ketiga, Kades Amdani meminta agar ada penyelesaian tapal batas dengan desa Rukmajaya, agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

(  photo : ketua adat Goa Boma,  J Bakar)

Ketua adat J. Bakar membenarkan penjelasan kades Amdani, bahwa pada hari rabu 18 Nopember 2020 dia bersama bpk Yosep mengecek aktivitas exasavator di lokasi SPT dan meminta kunci exsavator dengan cara baik-baik kepada operator nya. Bebera minggu kemudia dia menerima surat panggilan dari Polres Bengkayang untuk menghadap, setibanya di Polres dia di BAP di ruang Reskrim, baru kaget karena dituduh merampas kunci exsavator dari operator dengan kekerasan, lalu ketua adat sempat emosi saat di BAP, karena menurutnya ini tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, orang yang melaporkan mereka atas nama Andi Rumansyah SH tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan mereka, bahkan tidak tau menau peristiwa yang sebenarnya, ucap nya dengan Kesal.

BACA JUGA :  Pembukaan Musrenbangnas 2021 dan pengumuman nominator kandidat PPD

Kuasa hukum Kades Amdan Dwi Joko Prihanto SH.MH.CIL dan Jefry D Tanamal SH menuturkan bahwa setelah kami menerima kuasa dari Kades Amdan dan  mencermati keterangan dan bukti-bukti,  bahwa penyidik menggunakan pasal 368 KUHP tentang perampasan, dinilai prematur karena tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal 368 KUHP berbunyi : ‘Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu“.

Faktanya ketua adat meminta kunci bukan dengan kekerasan atau ancaman kepada operator, sehingga ini jelas tidak ada unsur perbuatan yang terpenuhi terhadap pasal 368 KUHP yang disangkakan. Tapi justru ”  kami menilai ada dugaan oknum-oknum tertentu menjual lahan atau hutan yang merupakan masih milik atau wilayah desa Goa Boma dan menduga ada mafia tanah yang sengaja menjual lahan tersebut“,  ucapnya.

Seharusnya ketika pihak perusahaan membuat laporan, penyidik harus mempertanyakan, ” kenapa dan ada apa warga desa Goa Boma menyetop aktivitas exsavator, ditambah dengan Andi Rumansyah SH yang sama sekali tidak tau dengan persis permasalahan yang sebenarnya dimintai keterangan sebagai pelapor “, katanya seraya bertanya sambil mengakhiri pembicaraan.

Biro Kalbar (Jf).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here