Poros Indonesia Jakarta –
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus mendorong pengembangan Kepariwisataan Lintas Batas (Cross Border Tourism). Salah satunya adalah Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Mindanao, Filipina.
“Talaud merupakan salah satu destinasi wisata yang potensial di Sulawesi Utara. Dikenal sebagai wilayah yang memiliki pemandangan indah dan eksotik, Talaud harus didorong untuk mendunia, sekaligus menjadi penopang Likupang sebagai salah satu destinasi wisata super
prioritas,” demikian menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, pada diskusi tentang pengembangan Cross Border Tourism bersama Ketua Asprindo (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia) Jose Rizal, Dewan Pakar Asprindo Deibel Effendi, dan Pemda Kepulauan Talaud yang dipimpin Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, pada 15 Februari kemarin.
Dalam diskusi yang berlangsung melalui zoom ini, Ketua Asprindo Jose Rizal mengusulkan agar pengembangan Cross Border Tourism menjadi program strategis dari kemenparekraf.
Menparekraf dan Menlu Singapore sudah pernah menandatangani MoU tentang Travel Corridor Management (TCA) sebagai bagian dari Travel Bubble saat pandemi Covid-19.
“Tapi kita berharap pariwisata di perbatasan tidak hanya digeliatkan pada masa pandemi. Usul Bupati Talaud mengenai lintas batas kepariwisataan harus kita dukung. Usul ini sekaligus
memberikan dorongan dan inspirasi tentang peluang baru yang perlu dikelola secara lebih terstruktur dengan dukungan regulasi yang memadai,”ujarnya.
Ketua Umum Asprindo – salah
satu organisasi yang menjadi mitra Kemenparekraf dalam strategi pentahelix pengembangan destinasi wisata, mengingatkan bahwa lintas batas tidak hanya terbatas pada Mindanao-
Talaud, namun tersebar di beberapa titik yang menjadi perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga.
4 Strategi Dasar
Anggota Dewan Pakar Asprindo, Deibel Effendi, menyatakan bahwa secara geografis Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Philipina, Papua New Guinea bahkan Australia. Seiring dengan kebijakan Presiden Jokowi bahwa perbatasan wilayah Indonesia adalah cermin dan citra Indonesia, maka Kepariwisataan Lintas Batas harus diberi
perhatian khusus.
Deibel menyebut 4 strategi dasar dalam membangun dan mengelola Cross Border Tourism.
Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur fasilitas kepariwisataan, meliputi infrastruktur dan transportasi publik berbasis konektivitas; fasilitas kepariwisataan; manajemen lintas batas; dan penciptaan lingkungan aman bagi wisatawan.
Strategi kedua menurut Deibel, menyangkut peningkatan SDM dan fasilitas pelayanan. “Kita bisa menggunakan skema ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Profession (ASEAN MRA-TP) untuk peningkatan SDM,” paparnya.
Strategi ketiga, terkait dengan promosi kerjasama dalam pemasaran. “Ini menyangkut formulasi dalam peningkatan pencitraan kepariwisataan dari 2 negara dengan 1 tujuan. Di dalamnya termasuk pengembangan peta wisatawan, perencanaan paket wisata, pengembangan masyarakat kepariwisataan yang terhubung dengan wilayah berbatasan, dan promosi pemasaran bersama,” ujar Deibel.
Strategi keempat, menurut dia, menyangkut operasional kebijakan. “ Disini dibutuhkan peraturan Menparekraf tentang Tata Kelola dan Pedoman Pelaksanaan Kepariwisataan Lintas
Batas; MoU atau Joint Operation Agreement lintas batas kepariwisataan antar kedua negara perbatasan, serta pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di seluruh lintas batas
wilayah Indonesia,” pungkasnya.